Agribisnis Pangan Politik Perberasan di Indonesia

TUGAS AGRIBISNIS PANGAN

POLITIK PERBERASAN

DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Disusun oleh :

FIKA ANJANI                     : 120321100086

ROSALIA AGUSTIN          : 120321100105

JAKA AJI SANTOSO         : 120321100087

PURBOWO                           : 120321100100

RIDHOI                                 : 120321100103

 

 

PRODI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2014

Latar Belakang

Masalah yang terjadi hingga kini baik bagi petani maupun pemerintah adalah pengadaan pangan dan distribusinya. Teknologi modern pertanian yang dianggap bisa mengangkat kualitas hidup petani dan dapat memenuhi pengadaan pangan namun kenyataannya tidak sepenuhnya bisa terealisasi. Hal ini dapat dilihat ketika negeri ini mengalami krisis pangan pada tahun 1997.

Permasalahan krisis pangan hampir terjadi di seluruh Indonesia. Ada 19 propinsi diantaranya yang mengalami kelangkaan pangan yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Timot Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya. Sedangkan lima diantaranya dikhususkan agar mendapatkan penanganan segera seperti Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Alasannya, karna di propinsi tersebut terdapat lebih dari 55% kecamatan yang ketahanan pangannya sangat rendah, terutama di Irian Jaya. Konsep dan tujuan ketahanan pangan yang telah dilakukan di Indonesia terlihat tidak sejalan dengan konsep dan tujuan yang berlaku secara internasional yaitu adanya jaminan pemeuhan kebutuhan pangan untuk hidup sehat, produktif dan aktif. Politik swasembada beras yang berjalan dengan cara mengekspor dan mengimpor menjadi suatu bukti bahwa tidak menjamin Indonesia terbebas dari kesulitan pangan terutama beras. Dengan ketidakjelasan strategi sehingga semakin membingungkan dengan masuknya beras-beras impor ke pelabuhan-peabuhan di daerah sentra produksi beras. Ketidakjelasan strategi tersebut, kini petani menjadi terpuruk.

Di masa orde baru, kebijakan yang mengacu pada ketahanan pangan berimplikasi pada harga beras yang murah dan mengabaikan kesejahteraan petani. Pembangunan negeri yang telah dilakukan pemerintah orba selama 32 tahun terbukti bawha tidak mampu sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena pembangunan yang telah berlangsung justru menimbulkan suatu kebangkrutan dan keterbelakangan hampir semua sektor kehidupan.

Beras merupakan suatu komoditas strategis sehingga harga, pasokan dan produksi harus selalu diantisipasi dengan teliti serta disikpai dengan penuh kehati-hatian supaya tidak memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karna jika terjadi gangguan pada pasokan beras akan menyebabkan kelangkaan beras sehingga sulit terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat yang akan memicu berbagai persoalan seperti krawanan sosial, politik dan ekonomi.

Tujuan :

Untuk menganalisis politik perberasan dengan kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan impact, sasaran dan mekanisme kebijakan.

Impact dan Sasaran Kebijakan

Politik pangan dapat diartikan sebagai politik pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, politik interaksi antara bangsa kaya dan bangsa miskin, berkaitan erat dengan food security, berkaitan dengan sektor pertanian dan petani, serta berkaitan erat dengan emosional seseorang (Dillon, 1999).

Di Indonesia, sistem beras sudah cukup berkembang sehingga cukup mudah bagi bulog untuk campur tangan lewat operasi pasar dan pelepasan stok. Peran sektor pertanian di Indonesia sudah bergerak sesuai transformasi struktural yang terjadi dalam pembangunan ekonomi dimana pembangunan pertanian mulai mengikuti pembangunan pertanian di negara-negara berkembang. Peran tersebut dapat dilihat dari jumlah sumbangan terhadap pendapatan nasional dan penyedian pangan masyarakat.

Menurut para pakar, kegagalan pengadaan pangan faktanya sudah mulai terlihat dalam 20 tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan penduduk dilakukan melalui impor yang dijalankan oleh Bulog, bantuan pangan melalui pinjaman lunak dan tidak adanya pengembangan jenis padi unggul yang bisa tahan terhadap cuaca, penerapan teknologi irgasi, mekanisme dan terabaikannya peran petani di dalam program ketahanan pangan nasional.

Pengadaan beras oleh Bulog yang salah satunya dilaksanakan melalui KUD sekitar 30% tidak membawa kemajuan pada pengadaan beras. Hal ini dikarenakan pada kenaikan produksi yang tidak merata di semua daerah, masalah kekeringan dan adanya serangan hama.

Pada kondisi krisis iklim (kemarau panjang) dan krisis ekonomi, seharusnya petani mengatasinya dengan caranya sendiri. Karena dengan adanya kebijakan pertanian justru merampas kemerdekaan petani. Misalnya dengan adanya keharusan petani dalam menggunakan bibit padi atau pupuk kimia tertentu menyebabkan petani mengalami kehilangan kebebasan dalam mengelola pertaniannya. Sehingga pada saat krisis datang, petani pun menjadi tak berdaya dan terjadi kebangkrutan pada sistem pertanian. Selain itu petani juga mengalami kesulitan dalam menumbuhkan iklim kondusif program ketahanan pangan.

Berdasarkan perkiraan yang di buat Biro Pusat Statistik dan FAO bahwa penurunan produksi beras sebesar 6,25%. Sedangkan perhitungan FAO dan WFP (world food program) ternyata Indonesia mengalami kekurangan beras hingga 3,5 juta ton sehingga kekurangan tersebut dipenuhi dengan cara pemerintah mengimpor beras dalam jumlah 4,1 juta ton.

Kebijakan harga beras yang telah dijalankan oleh pemerintah dengan sistem floor price dan ceiling price masih dianggap ideal. Namun pada saat terjadi krisis moneter, kebijakan harga beras tidak mencapai tujuan dalam pembangunan pertanian yang artinya bahwa krisis ekonomi menterpurukkan seluruh sektor ekonomi karena hampir semua komponennya adalah impor, termasuk sektor pertanian. Hal yang terkait dengan konsep keseimbangan mekanisme ketersediaan pangan seharusnya pembuat kebijakan mulai memperhatikan kebutuhan dan memahami masalah pangan secara ekonomi dan politik.

Mekanisme Kebijakan

Untuk mempertahankan swasembada pangan, maka dikeluarkan Undang – Undang Budidaya Tanaman, disini petani bebas untuk memilih tanaman yang akan dibudidayakan (Kurnia, 1999). Banyak program pembangunan pedesaan yang telah dilakukan, seperti pembangunan irigasi, KUD dan kredit pertanian, akan tetapi dari kesemua itu mengalami kemacetan sehingga diperlukan peran pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Meskipun revolusi hijau dijalankan, akan tetapi pemerintah tidak mampu mendapatkan teknologi dan pelbagai teknik pertanian modern, diantaranya irigasi, pestisida serta pemupukan.

Salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kesulitan pangan, pemerintah (Bulog) memberikan insentif kepada petani melalui peningkatan harga gabah dan beras. Meskipun hal tersebut sudah dilakukan, tetap saja harga bulog masih rendah dibanding dengan harga pasaran. Bulog tidak mampu mengendalikan harga beras yang melambung sebesar 200% , dari harga Rp. 4,4/kg hingga Rp. 5,6/kg. Pada tahun 1973, beras didistribusikan oleh bulog sendiri kepada masyarakat pedesaan melalui KUD sedangkan untuk perkotaan melalui Operasi Pasar. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat bertahan lama, tidak ada lagi swasembada beras, kecuali dengan mengimpor bahan pangan serta adanya kelaparan. Dengan adanya kebijakan penggalangan impor pangan maka akan mengurangi peran petani selain itu akan mencerminkan ketidakmatangan pemerintah dalam mengelola politik pembangunan.

Pembangunan pertanian merupakan suatu pendekatan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Setelah pemerintah menyadari pelbagai kecenderungan dengan segala kemungkinan, maka pemerintah kemudian menetapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan. Pada saat pemerintahan Habibie, membuat gerakan mandiri padi, kedelai dan jagung dengan tujuan untuk mengatasi kelangkaan. Dengan adanya krisis pangan menyebabkan jumlah pengadaan beras dalam negeri lebih kecil bila dibandingkan melalui impor. Salah satu pola yang digunakan untuk pengadaan beras adalah pola pemerintah, yaitu Bulog. Pengadaan beras serta distribusinya perlu didukung oleh mekanisme lain yang mampu menjamin apabila kehabisan stok akibat gagal panen atau musim kemarau panjang. Sehingga kebijakan pengadaan beras tidak merugikan petani beras, apabila petani mengalami kerugian maka petani beras harus menanggung akibat dari inkonsistensi kebijakan perberasan.

Kegagalan panen pernah dialami ketika tahun 1997/1998 sehingga pemerintah harus mengimpor beras dari negara tetangga seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Singapura dan Amerika Serikat. Harapan berswasembada beras menggantung, berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah terancam gagal. Kemarau menyebabkan tanah berbongkah – bongkah serta kesulitan mendapatkan air. Hal ini berarti kebijakan perberasan selama ini masih belum menyentuh kehidupan dan kepentingan petani. Pemerintah terlihat kurang terlatih membuat kebijakan yang berdampak baik bagi petani. Petani juga sering mengalami kesulitan modal. Berbagai informasi menunjukkan pemerintah dan lembaga pengatur kebijakan belum berkoordinasi dengan baik bahkan masih berjalan sendiri dengan kebijakan yang berbeda satu sama lain. Political will pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan memerlukan dukungan sepenuhnya sektor pertanian. Karena kesiapan industri hasil pertanian (argoindustri) di perdesaan masih rendah sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja petani miskin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s